KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia
www.menlhk.go.id
  Beranda | Profil | Publikasi | Sarana & Prasarana | Kontak Kami | Download | Galery

02-08-2022.150941 | Dilihat : 23 x
Perkuat Program Kerja, BPSILHK Ciamis Berkoordinasi dengan Stakeholder Terkait di Provinsi Jawa Tengah

(BPSILHK Ciamis, 02/08/2022)_Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen LHK (BPSILHK) Ciamis beserta jajarannya melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait di Provinsi Jawa Tengah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jawa Tengah dan BPDASHL Pemali Jratun (selaku Korwil UPT KLHK Jawa Tengah) pada hari Rabu tanggal 27/07/2022. Kegiatan koordinasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri LHK Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UPT BSILHK) dan hasil audit kinerja tahun 2021 serta untuk memperkuat jejaring kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 

Koordinasi diawali dengan kunjungan ke kantor BPBD Prov. Jawa Tengah dan diterima oleh Kepala Bagian Tata Usaha.  Pelaksanaan koordinasi dengan BPBD Prov. Jawa Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan tahun 2022, dimana BPSILHK Ciamis melaksanakan kegiatan penilaian penerap standar penanganan bencana hidrometeorologis, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Kab. Wonosobo Prov. Jawa Tengah sesuai Perka BNPB Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Kebencanaan dan SNI 8357:2017 Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana. 
 
  
 
Kepala Bagian Tata Usaha_Safrudin menyampaikan bahwa penanganan bencana secara garis besar terbagi atas 3 komponen yaitu pra bencana, saat kejadian bencana dan pasca bencana. BPBD dalam pelaksanaan tugasnya diantaranya menyusun perencanaan, menyiapkan peta ancaman, dan membuat peta resiko bencana. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak dari suatu bencana, pungkasnya.  Hal lain yang disampaikan bahwa sinkronisasi dan kolaborasi berbagai stakeholder sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana. Salah satu contoh yaitu program rehabilitasi lahan harus memperhatikan dan mensinkronkan dengan informasi gerakan tanah.  Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder sangat diperlukan mengingat perangkat aturan sudah lengkap dan banyak, pungkas Safrudin.
 
Selanjutnya dilakukan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jawa Tengah dan diterima oleh Kepala Bidang III (PSLB3)_Tri Astuti.  Tri Astuti menyampaikan harapannya dengan kehadiran UPT KLHK yang baru yaitu BPSILHK Ciamis karena akan menambah tim dan memberikan support terkait standar instrumen LHK dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di Jawa Tengah mengenai permasalahan lingkungan hidup khususnya  penanganan sampah. Kiranya untuk kegiatan tahun 2023 BPSILHK Ciamis dapat berkolaborasi dengan Dinas LHK Prov. Jawa Tengah dalam rangka sosialisasi dan penerapan instrumen penanganan sampah berdasarkan PermenLHK Nomor 14 Tahun 2021 di tingkat tapak, ujar Tri Astuti.